Bansos Covid Jakarta Kisruh, GPI Minta KPK Panggil Syarif Hidayatullah, Hingga Sentil Anies Gubernur Pilihan Umat merupakan berita Hangat N3 di 2020.
Online - Gerakan Pemuda Islam (GPI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa politisi Perindo Syarif Hidayatullah. Syarif diduga tahu persis akar permasalahan kekisruhan penyaluran barntuan sosial (bansos) covid-19 di Jakarta.
Menurut anggota LBH GPI Faisal Mahtelu, berdasarkan data yg dihimpun, kekisruhan bansos terjadi di banyak sektor. Diantaranya, pendistribusian, pengemasan bansos, jadwal pembagian, item bansos, & lainnya. Akibatnya, masyarakat jadi resah & bansos jadi tidak tepat target & tidak maksimal.
“Karena itu, GPI mendukung sikap Gerindra di DPRD DKI Jakarta untuk memanggil pihak yg dinilai tahu banget akar permasalahan bobroknya bansos di Jakarta. Dan diantara yg dianggap tahu persis tersebut adalah Syarif Hidayatullah,” mengatakan Ical di Menteng Raya Jakarta Pusat, Jumat (18/9/2020).
Ia menjelaskan, berdasarkan informasi yg dihimpun, sosok Syarif ini diketahui sangat dekat dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Karenanya, sangat lazim kalau ada pihak yg menduga ada kongkalikong antara Syarif dengan Anies pada pembagian bansos tersebut. Hal ini tak lepas dari posisi Syarif jadi orang yg bertanggung jawab menyiapkan pengemasan paket Bansos Covid-19.
“Kami menduga Anies mengpakai politik perkoncoan & dikelilingi para calo serta cukong & mafia proyek,” ucap Ical.
Ia pun mengaku sangat menyesalkan kalau hal itu benar terjadi. Ical mengingatkan, Anies adalah Gubernur opsi umat. semestinya jabatan yg diamanahkan kepadanya jadi sarana umtuk mensejahterakan umat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
“Bansos pun diduga mereka korupsi & jadi bancakan para pejabat & teman-teman dekatnya. Untuk mengumpulkan amunisi demi nafsunya jadi calon presiden,” tegasnya.
Karenanya, Ical mendukung Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta untuk memanggil Syarif Hidayatullah terkait sengkarut bansos di Jakarta. Ia mengaku, GPI bahkan mendesak KPK untuk segera memeriksa politisi Perindo tersebut.
“Kami tidak cuma mendukung sikap Gerindra DPRD Jakarta. DPI mendesak KPK untuk segera memeriksa Syarif Hidayatullah. Masalah bansos itu masalah kesejahteraan umat yg saat ini sedang menderita karena pandemi. Orang lapar jangan dibuat marah,” pungkas Ical.
Sementara itu Ketua Pimpinan Wilayah (PW) GPI Jakarta Raya Rahmat Himran mengatakan, GPI akan mengerjakan apapun demi kemaslahatan umat. Ia pun menyatakan akan ikut bergabung Forum Aktivis Jakarta (Fajar) yg akan menggelar aksi unjuk rasa di Balaikota DKI, Senin (21/9/2020) depan.
“PW GPI Jakarta Raya beserta Brigade GPI akan bergabung bersama Fajar Senin depan di Balaikota. Kami meminta supaya kebobrokan bansos Jakarta diungkap hingga ke akarnya,” ujar Himran.
Aktivis nasional ini pun meminta Anies Basweedan mengawal pengungkapan kisruh bansos Jakarta. Ia menegaskan, kalau Gubernur DKI Jakarta memang tidak terlibat dalam kasus tersebut, Anies harus membuktikan bahwa memang tidak terlibat.
“Rahmat Himran siap bermubahalah dengan Gubernur Pilihan Umat Anies Baswedan demi kemaslahatan umat. Jika memang tidak terlibat,” tutup Himran. (OSY/suaramerdeka.com/artikelasli)
NB: Semua berita ini diambil dari internet
Online - Gerakan Pemuda Islam (GPI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa politisi Perindo Syarif Hidayatullah. Syarif diduga tahu persis akar permasalahan kekisruhan penyaluran barntuan sosial (bansos) covid-19 di Jakarta.
Menurut anggota LBH GPI Faisal Mahtelu, berdasarkan data yg dihimpun, kekisruhan bansos terjadi di banyak sektor. Diantaranya, pendistribusian, pengemasan bansos, jadwal pembagian, item bansos, & lainnya. Akibatnya, masyarakat jadi resah & bansos jadi tidak tepat target & tidak maksimal.
“Karena itu, GPI mendukung sikap Gerindra di DPRD DKI Jakarta untuk memanggil pihak yg dinilai tahu banget akar permasalahan bobroknya bansos di Jakarta. Dan diantara yg dianggap tahu persis tersebut adalah Syarif Hidayatullah,” mengatakan Ical di Menteng Raya Jakarta Pusat, Jumat (18/9/2020).
Ia menjelaskan, berdasarkan informasi yg dihimpun, sosok Syarif ini diketahui sangat dekat dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Karenanya, sangat lazim kalau ada pihak yg menduga ada kongkalikong antara Syarif dengan Anies pada pembagian bansos tersebut. Hal ini tak lepas dari posisi Syarif jadi orang yg bertanggung jawab menyiapkan pengemasan paket Bansos Covid-19.
“Kami menduga Anies mengpakai politik perkoncoan & dikelilingi para calo serta cukong & mafia proyek,” ucap Ical.
Ia pun mengaku sangat menyesalkan kalau hal itu benar terjadi. Ical mengingatkan, Anies adalah Gubernur opsi umat. semestinya jabatan yg diamanahkan kepadanya jadi sarana umtuk mensejahterakan umat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
“Bansos pun diduga mereka korupsi & jadi bancakan para pejabat & teman-teman dekatnya. Untuk mengumpulkan amunisi demi nafsunya jadi calon presiden,” tegasnya.
Karenanya, Ical mendukung Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta untuk memanggil Syarif Hidayatullah terkait sengkarut bansos di Jakarta. Ia mengaku, GPI bahkan mendesak KPK untuk segera memeriksa politisi Perindo tersebut.
“Kami tidak cuma mendukung sikap Gerindra DPRD Jakarta. DPI mendesak KPK untuk segera memeriksa Syarif Hidayatullah. Masalah bansos itu masalah kesejahteraan umat yg saat ini sedang menderita karena pandemi. Orang lapar jangan dibuat marah,” pungkas Ical.
Sementara itu Ketua Pimpinan Wilayah (PW) GPI Jakarta Raya Rahmat Himran mengatakan, GPI akan mengerjakan apapun demi kemaslahatan umat. Ia pun menyatakan akan ikut bergabung Forum Aktivis Jakarta (Fajar) yg akan menggelar aksi unjuk rasa di Balaikota DKI, Senin (21/9/2020) depan.
“PW GPI Jakarta Raya beserta Brigade GPI akan bergabung bersama Fajar Senin depan di Balaikota. Kami meminta supaya kebobrokan bansos Jakarta diungkap hingga ke akarnya,” ujar Himran.
Aktivis nasional ini pun meminta Anies Basweedan mengawal pengungkapan kisruh bansos Jakarta. Ia menegaskan, kalau Gubernur DKI Jakarta memang tidak terlibat dalam kasus tersebut, Anies harus membuktikan bahwa memang tidak terlibat.
“Rahmat Himran siap bermubahalah dengan Gubernur Pilihan Umat Anies Baswedan demi kemaslahatan umat. Jika memang tidak terlibat,” tutup Himran. (OSY/suaramerdeka.com/artikelasli)
NB: Semua berita ini diambil dari internet