Detik-detik Delegasi Indonesia 'Semprot' Vanuatu: Anda Bukan Perwakilan Papua, Berhentilah Berfantasi merupakan berita Hangat N3 di 2020.
Silvany Austin Pasaribu
Online - Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa Vanuatu bukan perwakilan warga Papua saat menyampaikan hak jawab atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia ( HAM) yg dilontarkan negara Pasifik itu kepada Indonesia.
“Anda bukanlah representasi dari orang Papua, & berhentilah berfantasi untuk jadi salah satunya,” mengatakan Silvany Austin Pasaribu, diplomat muda yg mewakili Indonesia mengpakai hak jawab di Sidang Umum PBB, Sabtu (26/9/2020).
Dalam rekaman video resmi PBB, Silvany menyebut Vanuatu memiliki obsesi yg berlebihan & tidak sehat tentang bagaimana Indonesia harus bertindak atau memerintah negaranya sendiri.
Sebab, hampir setiap tahun dalam Sidang Umum PBB, Vanuatu sering menyinggung isu dugaan pelanggaran HAM yg dialami masyarakat Papua.
Ini merupakan tuduhan yg dianggap Indonesia sengaja digaungkan untuk mendukung separatisme. “Indonesia akan membela diri dari segala advokasi separatisme yg dihinggakan dengan kedok kepedulian kepada hak asasi manusia yg artifisial,” mengatakan Silvany.
Ia menegaskan bahwa sejak 1945, Papua & Papua Barat merupakan bagian dari Indonesia yg merupakan keputusan final & tidak dapat diubah.
Hal ini juga sudah didukung dengan tegas oleh PBB serta komunitas internasional sejak beberapa dekade lalu. “Prinsip-prinsip Piagam PBB yg jelas tidak dipahami Vanuatu adalah penghormatan kepada kedaulatan & integritas teritorial,” ujar Silvany.
Dalam jawabannya, Silvany juga mempertanyakan bagaimana Vanuatu, yg belum meratifikasi konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi rasial & menandatangani perjanjian internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, & budaya, justru “menceramahi” Indonesia mengenai isu HAM di Papua.
“Kami menyerukan kepada Pemerintah Vanuatu untuk memenuhi tanggung jawab hak asasi manusia Anda kepada rakyat Anda & dunia.
Jadi sebelum Anda mengerjakannya, mohon simpan khotbah Anda untuk diri Anda sendiri,” ujar diplomat yg kini bertugas sebagai Sekretaris Kedua Fungsi Ekonomi pada PTRI New York itu. Sebelumnya,
Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman menuduh Indonesia mengerjakan pelanggaran HAM di Papua & masih berlanjut hingga saat ini.
Menurut dia, dugaan pelanggaran HAM di Papua jadi perhatian spesifik negara-negara Pasifik yg menyeru supaya Indonesia mengizinkan Dewan HAM PBB mengunjungi Papua.
Tahun lalu, Vanuatu juga menuding Indonesia tak memberi izin kepada Dewan HAM PBB untuk berkunjung ke Papua. "Kami prihatin atas Pemerintah Indonesia yg menunda pemberian konfirmasi waktu untuk Komisioner HAM untuk mengunjungi Papua," mengatakan Wakil Tetap Vanuatu untuk PBB Sumbue Antas pada 2019.
Artikel ini sudah tayang di Kompas.com dengan judul "Indonesia ke Vanuatu: Anda Bukan Perwakilan Papua, Berhentilah Berfantasi!"
NB: Semua berita ini diambil dari internet
Silvany Austin Pasaribu
Online - Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa Vanuatu bukan perwakilan warga Papua saat menyampaikan hak jawab atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia ( HAM) yg dilontarkan negara Pasifik itu kepada Indonesia.
“Anda bukanlah representasi dari orang Papua, & berhentilah berfantasi untuk jadi salah satunya,” mengatakan Silvany Austin Pasaribu, diplomat muda yg mewakili Indonesia mengpakai hak jawab di Sidang Umum PBB, Sabtu (26/9/2020).
Dalam rekaman video resmi PBB, Silvany menyebut Vanuatu memiliki obsesi yg berlebihan & tidak sehat tentang bagaimana Indonesia harus bertindak atau memerintah negaranya sendiri.
Sebab, hampir setiap tahun dalam Sidang Umum PBB, Vanuatu sering menyinggung isu dugaan pelanggaran HAM yg dialami masyarakat Papua.
Ini merupakan tuduhan yg dianggap Indonesia sengaja digaungkan untuk mendukung separatisme. “Indonesia akan membela diri dari segala advokasi separatisme yg dihinggakan dengan kedok kepedulian kepada hak asasi manusia yg artifisial,” mengatakan Silvany.
Ia menegaskan bahwa sejak 1945, Papua & Papua Barat merupakan bagian dari Indonesia yg merupakan keputusan final & tidak dapat diubah.
Hal ini juga sudah didukung dengan tegas oleh PBB serta komunitas internasional sejak beberapa dekade lalu. “Prinsip-prinsip Piagam PBB yg jelas tidak dipahami Vanuatu adalah penghormatan kepada kedaulatan & integritas teritorial,” ujar Silvany.
Dalam jawabannya, Silvany juga mempertanyakan bagaimana Vanuatu, yg belum meratifikasi konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi rasial & menandatangani perjanjian internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, & budaya, justru “menceramahi” Indonesia mengenai isu HAM di Papua.
“Kami menyerukan kepada Pemerintah Vanuatu untuk memenuhi tanggung jawab hak asasi manusia Anda kepada rakyat Anda & dunia.
Jadi sebelum Anda mengerjakannya, mohon simpan khotbah Anda untuk diri Anda sendiri,” ujar diplomat yg kini bertugas sebagai Sekretaris Kedua Fungsi Ekonomi pada PTRI New York itu. Sebelumnya,
Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman menuduh Indonesia mengerjakan pelanggaran HAM di Papua & masih berlanjut hingga saat ini.
Menurut dia, dugaan pelanggaran HAM di Papua jadi perhatian spesifik negara-negara Pasifik yg menyeru supaya Indonesia mengizinkan Dewan HAM PBB mengunjungi Papua.
Tahun lalu, Vanuatu juga menuding Indonesia tak memberi izin kepada Dewan HAM PBB untuk berkunjung ke Papua. "Kami prihatin atas Pemerintah Indonesia yg menunda pemberian konfirmasi waktu untuk Komisioner HAM untuk mengunjungi Papua," mengatakan Wakil Tetap Vanuatu untuk PBB Sumbue Antas pada 2019.
Artikel ini sudah tayang di Kompas.com dengan judul "Indonesia ke Vanuatu: Anda Bukan Perwakilan Papua, Berhentilah Berfantasi!"
NB: Semua berita ini diambil dari internet