# Seret YouTube-Netflix, Ini Isi Gugatan RCTI soal UU Penyiaran

Sumber: https://nyit-nyit.net/threads/seret-youtube-netflix-ini-isi-gugatan-rcti-soal-uu-penyiaran.230233/
Forum: Berita Teknologi, Internet & Keamanan
Dibuat: 2020-08-27 oleh ON3
Balasan: 0, dilihat: 180

## Post pertama

Seret YouTube-Netflix, Ini Isi Gugatan RCTI soal UU Penyiaran merupakan berita Hangat N3 di 2020.

Online - Dua stasiun televisi RCTI & iNews menggugat UU Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi (MK). Keduanya meminta setiap siaran yg mengpakai internet, seperti YouTube hingga Netflix tunduk pada UU Penyiaran. Bila tidak, RCTI-iNews khawatir muncul konten yg bertentangan dengan UUD 1945 & Pancasila.

Hal itu terungkap dalam permohonan judicial review yg dikutip detikcom dari situs MK, Kamis (27/8/2020). Permohonan itu ditandatangani oleh Dirut iNews TV David Fernando Audy & Direktur RCTI Jarod Suwahjo. Mereka mengajukan judicial review Pasal 1 ayat 2 UU Penyiaran yg berbunyi:

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan mengpakai spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak & bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

"Bahwa apabila ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran tidak dimaknai mencakup penyiaran mengpakai internet, maka jelas sudah membedakan asas, tujuan, fungsi & arah penyiaran antar penyelenggara penyiaran. Konsekuensinya dapat saja penyelenggara penyiaran yg mengpakai internet tidak berasaskan Pancasila, tidak menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila & UUD 1945, tidak menjaga & meningkatkan moralitas & nilai-nilai agama serta jati diri bangsa," begitu bunyi alasan judicial review RCTI-iNews TV dalam berkas itu.

RCTI-iNews merupakan penyiaran berbasis spektrum frekuensi radio yg tunduk kepada UU Penyiaran. Tapi, di sisi lain, banyak siaran yg menyiarkan berbasis internet tidak tunduk pada UU Penyiaran. Akibatnya, konten siaran RCTI-iNews diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), sedangkan konten siaran berbasis internet tidak ada pengawasan. Hal ini yg menciptakan RCTI-iNews khawatir.

"Bahkan, yg tidak kalah berbahaya, dapat saja penyelenggara penyiaran yg mengpakai internet memuat konten siaran yg justru memecah belah bangsa & mengadu-domba anak bangsa," bebernya.

Menurut RCTI-iNews, rumusan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran a quo menimbulkan multi-interpretasi yg pada akhirnya melahirkan kontroversi di tengah publik. Keduanya mencontohkan pernyataan Ketua KPI Agung Suprio yg akan mengawasi YouTube & Netflix tetapi langsung menuai reaksi dari masyarakat.

"Polemik sebagaimana diungkapkan di atas jadi fakta hukum yg membuktikan rumusan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran memang multitafsir. Hal tersebut tentu bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yg dalam Putusan MK No. 067/PUU-II/2004 dikatakan kepastian hukum (legal certainty) merupakan prasyarat yg tidak dapat ditiadakan dalam suatu negara hukum," ujar pemohon.

Oleh sebab itu, RCTI-iNews meminta MK merumuskan Pasal 1 ayat 2 UU Penyiaran menjadi:

Penyiaran adalah (kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan mengpakai spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak & bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran; dan/atau kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan mengpakai internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran.

"Penyelenggaraan penyiaran sebagai bentuk ekspresi kemerdekaan menyampaikan pendapat & memperoleh informasi, baik itu secara konvensional maupun secara digital, harus mengindahkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yaitu wajib tunduk pada pembatasan yg ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak & kebebasan orang lain & untuk memenuhi tuntutan yg adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, & ketertiban biasa dalam suatu masyarakat demokratis," pungkas RCTI-iNews.(detik.com)

NB: Semua berita ini diambil dari internet