Bertemu Presiden Jokowi, Adian Napitupulu Beri Masukan Soal Sejumlah Isu Ekonomi merupakan berita Hangat N3 di 2020.
Online - Politikus PDI-P Adian Napitupulu berjumpa Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Senin (10/5/2021).
Dalam pertemuan, turut hadir pula Ketua Umum DPP Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Mustar Bona Ventura & salah satu komisaris BUMN, Fendy Mugni.
Dalam pertemuan itu, ada sejumlah hal yg dibahas yakni berkisar pada keadaan nasional, pandemi Covid-19, vaksin, sumber daya laut, ekonomi & tanah untuk rakyat.
"Terkait masalah yg di hinggakan, Presiden Jokowi minta supaya lebih intensif berkomunikasi dengan semua menterinya antara lain Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir & Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono," ujar Adian dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin.
Adian menuturkan, pada saat pertemuan, Presiden Jokowi terlihat tenang & kerap berbicara dengan diselingi beberapa kali tawa.
Kepala negara juga mencatat masukan-masukan yg dianggap penting.
Jokowi juga meminta supaya seluruh elemen masyarakat bergandengan tangan & gotong royong untuk melewati masa pandemi ini.
"Kami juga menyampaikan banyaknya potensi kekayaan alam yg dapat di kelola untuk memperbaiki ekonomi nasional termasuk beberapa investor asing yg tertarik investasi tetapi terhambat persoalan di tingkat lokal," ungkap Adian.
"Presiden dalam kesempatan itu sempat menghubungi langsung beberapa menteri untuk mengkonfirmasi apa yg dibicarakan," lanjutnya.
Beberapa peraturan juga sempat dibicarakan antara lain PP 56/2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, PP 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja & Waktu Istirahat, & Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta Peraturan Presiden terkait harga gas yg dinilai tidak kompetitif dengan negara lain.
"Hal ini menciptakan biaya produksi jadi lebih tinggi," tutur Adian.
"Sementara itu, terkait agraria kami menyampaikan data tentang 65.000 hektare tanah PTPN yg dikelola oleh rakyat & perlu kepastian hukum untuk mencegah konflik agraria ke depannya," tambahnya. (kompas.com)
NB: Semua berita ini diambil dari internet
Online - Politikus PDI-P Adian Napitupulu berjumpa Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Senin (10/5/2021).
Dalam pertemuan, turut hadir pula Ketua Umum DPP Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Mustar Bona Ventura & salah satu komisaris BUMN, Fendy Mugni.
Dalam pertemuan itu, ada sejumlah hal yg dibahas yakni berkisar pada keadaan nasional, pandemi Covid-19, vaksin, sumber daya laut, ekonomi & tanah untuk rakyat.
"Terkait masalah yg di hinggakan, Presiden Jokowi minta supaya lebih intensif berkomunikasi dengan semua menterinya antara lain Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir & Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono," ujar Adian dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin.
Adian menuturkan, pada saat pertemuan, Presiden Jokowi terlihat tenang & kerap berbicara dengan diselingi beberapa kali tawa.
Kepala negara juga mencatat masukan-masukan yg dianggap penting.
Jokowi juga meminta supaya seluruh elemen masyarakat bergandengan tangan & gotong royong untuk melewati masa pandemi ini.
"Kami juga menyampaikan banyaknya potensi kekayaan alam yg dapat di kelola untuk memperbaiki ekonomi nasional termasuk beberapa investor asing yg tertarik investasi tetapi terhambat persoalan di tingkat lokal," ungkap Adian.
"Presiden dalam kesempatan itu sempat menghubungi langsung beberapa menteri untuk mengkonfirmasi apa yg dibicarakan," lanjutnya.
Beberapa peraturan juga sempat dibicarakan antara lain PP 56/2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, PP 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja & Waktu Istirahat, & Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta Peraturan Presiden terkait harga gas yg dinilai tidak kompetitif dengan negara lain.
"Hal ini menciptakan biaya produksi jadi lebih tinggi," tutur Adian.
"Sementara itu, terkait agraria kami menyampaikan data tentang 65.000 hektare tanah PTPN yg dikelola oleh rakyat & perlu kepastian hukum untuk mencegah konflik agraria ke depannya," tambahnya. (kompas.com)
NB: Semua berita ini diambil dari internet