KPK Soal Dugaan Korupsi Damkar yg Diungkap Sandi merupakan berita Hangat N3 di 2020.
Online - Komisi Pemberantasan Korupsi menjelaskan belum terlibat dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi pemadam kebakaran kota Depok.
“tentu tentang ini kami akan cek lebih dahulu di pengaduan masyarakat apakah ada laporan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi di pemadam kebakaran kota Depok tersebut. pada prinsipnya setiap laporan masyarakat tentunya akan ditindaklanjuti oleh KPK dengan verifikasi kepada data yg diterima,”ujar PLT Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam video yg diterima Tim Kompas TV
Saat ini kasus dugaan korupsi Damkar Depok masih ditangani oleh Kejaksaan Negeri Depok.
Ali menjelaskan KPK perlu melihat sisi kewenangan KPK & besaran nilai kerugian negara untuk menangani kasus korupsi Damkar Depok.
Sebab menurutnya, dalam mengusut suatu kasus pidana KPK harus mematuhi undang-undang yg mengatur kewenangan KPK serta syarat kasus pidana yg dapat ditangani.
“tentu kewenangan kpk sangat dibatasi oleh undang-undang yaitu cuma melibatkan aparat penegak hukum & penyelenggara negara & apabila berhubungan dengan kerugian keuangan negara juga dibatasi setidaknya minimal ada kerugian negara sebesar 1 miliar,”Ujar Ali.(kompas.tv)
NB: Semua berita ini diambil dari internet
Online - Komisi Pemberantasan Korupsi menjelaskan belum terlibat dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi pemadam kebakaran kota Depok.
“tentu tentang ini kami akan cek lebih dahulu di pengaduan masyarakat apakah ada laporan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi di pemadam kebakaran kota Depok tersebut. pada prinsipnya setiap laporan masyarakat tentunya akan ditindaklanjuti oleh KPK dengan verifikasi kepada data yg diterima,”ujar PLT Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam video yg diterima Tim Kompas TV
Saat ini kasus dugaan korupsi Damkar Depok masih ditangani oleh Kejaksaan Negeri Depok.
Ali menjelaskan KPK perlu melihat sisi kewenangan KPK & besaran nilai kerugian negara untuk menangani kasus korupsi Damkar Depok.
Sebab menurutnya, dalam mengusut suatu kasus pidana KPK harus mematuhi undang-undang yg mengatur kewenangan KPK serta syarat kasus pidana yg dapat ditangani.
“tentu kewenangan kpk sangat dibatasi oleh undang-undang yaitu cuma melibatkan aparat penegak hukum & penyelenggara negara & apabila berhubungan dengan kerugian keuangan negara juga dibatasi setidaknya minimal ada kerugian negara sebesar 1 miliar,”Ujar Ali.(kompas.tv)
NB: Semua berita ini diambil dari internet