Pancasila & Bahasa Indonesia Hilang dari Kurikulum, Kemendikbud: Revisi PP merupakan berita Hangat N3 di 2020.
Online - Kementerian Pendidikan & Kebudayaan (Kemendikbud) akan mengajukan revisi kepada Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan karena tidak menyebut Pancasila & Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib. PP yg diteken Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 30 Maret 2021 itu menimbulkan polemik karena tidak mencantumkan 2 mata kuliah itu sebagai wajib dalam kurikulum pendidikan tinggi.
Menteri Pendidikan & Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menyebut, sebetulnya Pancasila & Bahasa Indonesia sering & akan tetap diwajibkan dalam kurikulum. Sebab, PP 57/2021 disusun dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional & Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yg sudah mencantumkan Pancasila & Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib.
Namun memang, PP turunan UU ini tidak mencantumkan dua mata kuliah itu secara eksplisit dalam kurikulum pendidikan tinggi. "Kami bahagia & mengapresiasi masukan dari masyarakat. Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman lebih jauh, kami akan mengajukan revisi PP SNP terkait substansi kurikulum wajib," ujar Nadiem lewat keterangan tertulis, Jumat, 16 April 2021.
Pengajuan revisi PP SNP merujuk kepada pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, & Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
“Kami mengucapkan terima kasih atas atensi dari masyarakat & sekaligus memohon restu supaya proses harmonisasi bersama kementerian atau lembaga lain terkait revisi PP Nomor 57 tahun 2021 dapat berjalan dengan lancar & segera selesai," ujar Nadiem.(tempo.co)
NB: Semua berita ini diambil dari internet
Online - Kementerian Pendidikan & Kebudayaan (Kemendikbud) akan mengajukan revisi kepada Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan karena tidak menyebut Pancasila & Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib. PP yg diteken Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 30 Maret 2021 itu menimbulkan polemik karena tidak mencantumkan 2 mata kuliah itu sebagai wajib dalam kurikulum pendidikan tinggi.
Menteri Pendidikan & Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menyebut, sebetulnya Pancasila & Bahasa Indonesia sering & akan tetap diwajibkan dalam kurikulum. Sebab, PP 57/2021 disusun dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional & Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yg sudah mencantumkan Pancasila & Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib.
Namun memang, PP turunan UU ini tidak mencantumkan dua mata kuliah itu secara eksplisit dalam kurikulum pendidikan tinggi. "Kami bahagia & mengapresiasi masukan dari masyarakat. Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman lebih jauh, kami akan mengajukan revisi PP SNP terkait substansi kurikulum wajib," ujar Nadiem lewat keterangan tertulis, Jumat, 16 April 2021.
Pengajuan revisi PP SNP merujuk kepada pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, & Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
“Kami mengucapkan terima kasih atas atensi dari masyarakat & sekaligus memohon restu supaya proses harmonisasi bersama kementerian atau lembaga lain terkait revisi PP Nomor 57 tahun 2021 dapat berjalan dengan lancar & segera selesai," ujar Nadiem.(tempo.co)
NB: Semua berita ini diambil dari internet