PBNU: Kalau Khilafah Satu-satunya yg Sah, Maka Arab Saudi pun Kafir merupakan berita Hangat N3 di 2020.
Online - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Robikin Emhas menyebut, terjadi kekeliruan serius kalau seorang muslim menganggap negara Islam adalah absolut atau wajib didirikan.
Hal dikatakan Robikin dalam Diskusi Polemik MNC Trijaya "Bersatu Melawan Teror", Sabtu (3/4/2021).
"Merupakan kekeliruan serius, kalau pada diri seorang muslim menganggap pendirian Negara Islam itu absolut keharusannya," ujar Robikin.
Robikin menuturkan, mendirikan negara Islam boleh-boleh saja, tetapi bukan kewajiban umat muslim.
Kewajiban bagi setiap umat Islam, mengatakan dia, adalah menjalankan syariat serta semua perintah agama.
"Pendirian Negara Islam itu boleh, tetapi bukan mutlak, wajib tidak. Tetapi menjalankan syariat Islam, menjalankan perintah agama itu wajib tentu saja. Nah itu perdana kali yg harus ditekankan," ucap dia.
Tak cuma itu, Robikin menuturkan para teroris mengpakai dalil agama sebagai landasan untuk mendirikan negara Islam dengan sistem khilafah.
Karena menanggap sebagai kewajiban, teroris mengpakai upaya apa pun termasuk kekerasan untuk mendirikan negara Islam yg khilafah
Robikin mengatakan, konsekuensi pemikiran seperti itu adalah, setiap yg tak sama pikirannya bakal dicap musuh & status hukumnya adalah kafir.
"Begitu begitu mudahnya mereka menarik kesimpulan yg keliru mengenai dalil agama. Karena menganggap siapa pun yg tidak bersenada dengan pikiran itu, tidak berada dalam perjuangan itu, maka kafir, halal darahnya layak diperang," ucap dia.
Tak cuma itu mengatakan Robikin, para teroris cuma menetapkan atau membelah duniadalam dua status hukum kewilayahan.
Kedua wilayah itu adalah, negara Islam & negara darul kuffar alias negara kafir. Konsekuensinya, siapa pun yg mengelola negara, aparat pemerintahan, sipil, akan dicap sebagai togut.
Lebih lanjut Robikin menyebut kalau khilafah adalah satu-satunya bentuk negara yg sah, maka Arab Saudi termasuk negara kafir.
Karena itu, mengatakan Robikin, poinnya bukan soal sistem pemerintahan, tetapi umat Islam diperbolehkan menjalankan semua aturan agamanya di dalam negara berbentuk apa pun.
"Yang penting, dalam suatu negara, umat Islam boleh mengerjakan peribadahan, apalagi mendukung, memfasilitasi. Maka negara seperti itu disebut darussalam, termasuk Indonesia," mengatakan dia.(suara.com)
NB: Semua berita ini diambil dari internet
Online - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Robikin Emhas menyebut, terjadi kekeliruan serius kalau seorang muslim menganggap negara Islam adalah absolut atau wajib didirikan.
Hal dikatakan Robikin dalam Diskusi Polemik MNC Trijaya "Bersatu Melawan Teror", Sabtu (3/4/2021).
"Merupakan kekeliruan serius, kalau pada diri seorang muslim menganggap pendirian Negara Islam itu absolut keharusannya," ujar Robikin.
Robikin menuturkan, mendirikan negara Islam boleh-boleh saja, tetapi bukan kewajiban umat muslim.
Kewajiban bagi setiap umat Islam, mengatakan dia, adalah menjalankan syariat serta semua perintah agama.
"Pendirian Negara Islam itu boleh, tetapi bukan mutlak, wajib tidak. Tetapi menjalankan syariat Islam, menjalankan perintah agama itu wajib tentu saja. Nah itu perdana kali yg harus ditekankan," ucap dia.
Tak cuma itu, Robikin menuturkan para teroris mengpakai dalil agama sebagai landasan untuk mendirikan negara Islam dengan sistem khilafah.
Karena menanggap sebagai kewajiban, teroris mengpakai upaya apa pun termasuk kekerasan untuk mendirikan negara Islam yg khilafah
Robikin mengatakan, konsekuensi pemikiran seperti itu adalah, setiap yg tak sama pikirannya bakal dicap musuh & status hukumnya adalah kafir.
"Begitu begitu mudahnya mereka menarik kesimpulan yg keliru mengenai dalil agama. Karena menganggap siapa pun yg tidak bersenada dengan pikiran itu, tidak berada dalam perjuangan itu, maka kafir, halal darahnya layak diperang," ucap dia.
Tak cuma itu mengatakan Robikin, para teroris cuma menetapkan atau membelah duniadalam dua status hukum kewilayahan.
Kedua wilayah itu adalah, negara Islam & negara darul kuffar alias negara kafir. Konsekuensinya, siapa pun yg mengelola negara, aparat pemerintahan, sipil, akan dicap sebagai togut.
Lebih lanjut Robikin menyebut kalau khilafah adalah satu-satunya bentuk negara yg sah, maka Arab Saudi termasuk negara kafir.
Karena itu, mengatakan Robikin, poinnya bukan soal sistem pemerintahan, tetapi umat Islam diperbolehkan menjalankan semua aturan agamanya di dalam negara berbentuk apa pun.
"Yang penting, dalam suatu negara, umat Islam boleh mengerjakan peribadahan, apalagi mendukung, memfasilitasi. Maka negara seperti itu disebut darussalam, termasuk Indonesia," mengatakan dia.(suara.com)
NB: Semua berita ini diambil dari internet