Pembangunan Rumah Panggung di Jakarta Timur Banyak Dikritik, Begini Kata Wagub DKI merupakan berita Hangat N3 di 2020.
Online - Menyusul pembangunan rumah pentas sebanyak 40 unit di daerah Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, banyak dikritik, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria mengaku pihaknya terbuka dengan semua masukan.
Kritikan tersebut datang dari beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yg menilai proyek yg mengpakai pembiayaan seluruhnya dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), merupakan hal yg tidak efektif menghadapi banjir & dapat menimbulkan kecemburuan sosial.
"Itu kan untuk menghindari banjir. Kita lihat itu kan pendapat setiap pribadi anggota dewan para pengamat, para ahil, setiap warga boleh memberikan pendapat. Silakan nanti kita diskusi terkait konsep penanganan banjir upamanya di Kebon Pala, Condet, Kalibata, kami sangat terbuka dengan masukan," mengatakan Riza di Balai Kota Jakarta, Selasa (6/4/2021) malam.
Pada prinsipnya, lanjut Riza, semua yg mereka putuskan bukanlah keputusan sepihak dari Pemprov DKI atau cuma Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Kita semua mendengarkan semua pihak & para ahli. Dan kami diskusikan dengan DPRD, tidak ada keputusan sepihak, semua bersama DPRD," tutur Riza.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyebutkan, ada potensi kecemburuan sosial dalam program pembangunan rumah pentas di RT 13/RW 04 Kampung Melayu, Jakarta Timur demi mencegah banjir.
Dia menilai program yg dijanjikan Pemprov DKI dengan disebut merupakan kolaborasi dengan Baznas Bazis DKI & Karya Bakti TNI itu akan memicu kecemburuan di kawasan rawan banjir lainnya.
"Sudah pasti akan menimbulkan kecemburuan sosial, misalnya orang Cikoko di daerah Jakarta Selatan dapat aja bilang "memang yg banjir cuman Kampung Melayu doang, Pak?"," mengatakan Gembong saat dihubungi melalui telepon, Senin (5/4/2021).
Gembong mengatakan, program penanganan banjir semestinya tidak seperti yg dilakukan Pemprov DKI di Kampung Melayu dengan meninggikan rumah warga. Menurut dia, program tersebut sangat tidak elok kalau dikatakan sebagai solusi untuk penanganan banjir di DKI Jakarta.
"Enggak dapat mengatasi banjir sepotong-sepotong, enggak dapat sesuai selera. Normalisasi, tidak ada cara lain, kalau daerah banjir tidak ada cara lain selain normalisasi," mengatakan Gembong.
Disebutkan bahwa, pembangunan 40 rumah pentas yg kaki-kakinya setinggi 3,5 meter di Kampung Melayu itu dimaksudkan supaya tidak ada lagi perabotan rumah warga yg terendam saat banjir.
Pembangunan 40 rumah di RT 13, RT 11, RT 5 & RT 6 di RW 04 Kampung Melayu, Jakarta Timur tersebut yg nilainya Rp78 juta per rumah, seluruhnya mengpakai dana dari Baznas & tidak mengpakai anggaran dari APBD DKI Jakarta.
Rumah pentas tersebut nantinya akan memiliki tiga lantai, dengan lantai perdana dimanfaatkan untuk tempat produksi UMKM warga seperti kue kering yg jadi ciri khas UMKM di Kampung Melayu. Sedangkan lantai 2-3 dijadikan tempat aktivitas rumah tangga untuk warga.(netralnews.com)
NB: Semua berita ini diambil dari internet
Online - Menyusul pembangunan rumah pentas sebanyak 40 unit di daerah Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, banyak dikritik, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria mengaku pihaknya terbuka dengan semua masukan.
Kritikan tersebut datang dari beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yg menilai proyek yg mengpakai pembiayaan seluruhnya dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), merupakan hal yg tidak efektif menghadapi banjir & dapat menimbulkan kecemburuan sosial.
"Itu kan untuk menghindari banjir. Kita lihat itu kan pendapat setiap pribadi anggota dewan para pengamat, para ahil, setiap warga boleh memberikan pendapat. Silakan nanti kita diskusi terkait konsep penanganan banjir upamanya di Kebon Pala, Condet, Kalibata, kami sangat terbuka dengan masukan," mengatakan Riza di Balai Kota Jakarta, Selasa (6/4/2021) malam.
Pada prinsipnya, lanjut Riza, semua yg mereka putuskan bukanlah keputusan sepihak dari Pemprov DKI atau cuma Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Kita semua mendengarkan semua pihak & para ahli. Dan kami diskusikan dengan DPRD, tidak ada keputusan sepihak, semua bersama DPRD," tutur Riza.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyebutkan, ada potensi kecemburuan sosial dalam program pembangunan rumah pentas di RT 13/RW 04 Kampung Melayu, Jakarta Timur demi mencegah banjir.
Dia menilai program yg dijanjikan Pemprov DKI dengan disebut merupakan kolaborasi dengan Baznas Bazis DKI & Karya Bakti TNI itu akan memicu kecemburuan di kawasan rawan banjir lainnya.
"Sudah pasti akan menimbulkan kecemburuan sosial, misalnya orang Cikoko di daerah Jakarta Selatan dapat aja bilang "memang yg banjir cuman Kampung Melayu doang, Pak?"," mengatakan Gembong saat dihubungi melalui telepon, Senin (5/4/2021).
Gembong mengatakan, program penanganan banjir semestinya tidak seperti yg dilakukan Pemprov DKI di Kampung Melayu dengan meninggikan rumah warga. Menurut dia, program tersebut sangat tidak elok kalau dikatakan sebagai solusi untuk penanganan banjir di DKI Jakarta.
"Enggak dapat mengatasi banjir sepotong-sepotong, enggak dapat sesuai selera. Normalisasi, tidak ada cara lain, kalau daerah banjir tidak ada cara lain selain normalisasi," mengatakan Gembong.
Disebutkan bahwa, pembangunan 40 rumah pentas yg kaki-kakinya setinggi 3,5 meter di Kampung Melayu itu dimaksudkan supaya tidak ada lagi perabotan rumah warga yg terendam saat banjir.
Pembangunan 40 rumah di RT 13, RT 11, RT 5 & RT 6 di RW 04 Kampung Melayu, Jakarta Timur tersebut yg nilainya Rp78 juta per rumah, seluruhnya mengpakai dana dari Baznas & tidak mengpakai anggaran dari APBD DKI Jakarta.
Rumah pentas tersebut nantinya akan memiliki tiga lantai, dengan lantai perdana dimanfaatkan untuk tempat produksi UMKM warga seperti kue kering yg jadi ciri khas UMKM di Kampung Melayu. Sedangkan lantai 2-3 dijadikan tempat aktivitas rumah tangga untuk warga.(netralnews.com)
NB: Semua berita ini diambil dari internet