Pemerintah Diminta Beri Perhatian ke Guru Sukabumi yg Lumpuh Usai Vaksin merupakan berita Hangat N3 di 2020.
Online - Seorang guru honorer di Sukabumi, Susan lumpuh usai menjalani vaksinasi COVID-19 tahap kedua. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf meminta kepada pemerintah untuk memberikan perhatian kepada Susan.
"Sebagai seorang guru, sangatlah wajar kalau pemerintah Kemendikbud, dinas pendidikan menolong proses penyembuhan guru kita. Karena yg meminta supaya guru divaksin terlebih dahulu juga adalah pemerintah untuk persiapan tatap muka sekolah," ujar Dede Yusuf, Minggu (2/5/2021).
"Terlepas dari masalah kesehatan yg belum dijelaskan secara rinci. Tapi Wajib rasanya Dikbud berikan atensi kepada Guru ini," sambungnya.
Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi X DPR lainnya, Fikri Faqih, meminta kepada pemerintah untuk menghentikan sementara proses vaksinasi bagi guru. Hal itu dilakukan hingga proses investigasi selesai.
"Gugus tugas bersama pihak terkait perlu menginvestigasi sebab-sebab terjadinya kelumpuhan, supaya tidak terjadi lagi hal serupa menimpa kepada guru lain. Menghentikan sementara vaksinasi khususnya bagi guru hingga ada kejelasan & jaminan keselamatan," mengatakan Fikri.
Fikri meminta kepada pemerintah transparan dalam mengerjakan investigasi. Hal itu dilakukan supaya masyarakat tidak resah.
"Pemerintah mesti transparan kepada publik akibat kejadian ini supaya masyarakat tidak resah karena kejadian ini," ucapnya.
Sebelumnya, Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta negara untuk hadir dalam kasus guru Susan yg mengalami kelumpuhan & gangguan penglihatan usai vaksinasi COVID-19 tahap dua.
Hal ini diungkap Dudung Nurullah Koswara, Ketua PB PGRI yg mengatakan sebagai guru honorer Susan sudah menjalankan program pemerintah dengan mengikuti vaksinasi tahap satu & dua.
"Bu Susan ini sudah mengikuti program pemerintah, vaksin kesatu & kedua artinya dia aparatur pendidikan walaupun belum ASN dia melayani masyarakat dia sudah mengikuti program pemerintah dia tidak nyinyir dia vaksin satu ikut vaksin dua ikut setelah vaksin kedua dia sakit," ungkap Dudung kepada detikcom, Sabtu (1/5/2021).
Kehadiran negara dijelaskan Dudung sangat diperlukan untuk memberikan jaminan proteksi kepada Susan. "Maka negara harus hadir, memberikan jaminan proteksi secara psikologis secara finansial & secara masa depan bu Susan," jelasnya.
Sebagai seorang guru, Dudung juga menilai peranan Susan amatlah penting sebagaimana guru-guru lainnya di Indonesia. Guru adalah salah satu pertahanan negara.
"Guru adalah pertahanan negara melalui proses pencetakan SDM jadi guru ini strategis semua mulai dari guru, wartawan, masyarakat siapapun yg menggiring kepada dunia edukasi sesungguhnya sudah menularkan kekuatan pertahanan negara melalui sumberdaya manusia. Jadi untuk guru secara makro mudah-mudahan pemerintah lebih memperhatikan lagi khususnya guru-guru honorer kemudian secara kasuistis Bu susan di jamin khususnya oleh pemerintah . Pemerintah mana? Terutama pemerintah terdekat, Pemkab Sukabumi yg lebih spesifik lagi dinas kesehatan kabupaten Sukabumi harus sangat melindungi," pungkas Dudung.(detiknews.com)
NB: Semua berita ini diambil dari internet
Online - Seorang guru honorer di Sukabumi, Susan lumpuh usai menjalani vaksinasi COVID-19 tahap kedua. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf meminta kepada pemerintah untuk memberikan perhatian kepada Susan.
"Sebagai seorang guru, sangatlah wajar kalau pemerintah Kemendikbud, dinas pendidikan menolong proses penyembuhan guru kita. Karena yg meminta supaya guru divaksin terlebih dahulu juga adalah pemerintah untuk persiapan tatap muka sekolah," ujar Dede Yusuf, Minggu (2/5/2021).
"Terlepas dari masalah kesehatan yg belum dijelaskan secara rinci. Tapi Wajib rasanya Dikbud berikan atensi kepada Guru ini," sambungnya.
Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi X DPR lainnya, Fikri Faqih, meminta kepada pemerintah untuk menghentikan sementara proses vaksinasi bagi guru. Hal itu dilakukan hingga proses investigasi selesai.
"Gugus tugas bersama pihak terkait perlu menginvestigasi sebab-sebab terjadinya kelumpuhan, supaya tidak terjadi lagi hal serupa menimpa kepada guru lain. Menghentikan sementara vaksinasi khususnya bagi guru hingga ada kejelasan & jaminan keselamatan," mengatakan Fikri.
Fikri meminta kepada pemerintah transparan dalam mengerjakan investigasi. Hal itu dilakukan supaya masyarakat tidak resah.
"Pemerintah mesti transparan kepada publik akibat kejadian ini supaya masyarakat tidak resah karena kejadian ini," ucapnya.
Sebelumnya, Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta negara untuk hadir dalam kasus guru Susan yg mengalami kelumpuhan & gangguan penglihatan usai vaksinasi COVID-19 tahap dua.
Hal ini diungkap Dudung Nurullah Koswara, Ketua PB PGRI yg mengatakan sebagai guru honorer Susan sudah menjalankan program pemerintah dengan mengikuti vaksinasi tahap satu & dua.
"Bu Susan ini sudah mengikuti program pemerintah, vaksin kesatu & kedua artinya dia aparatur pendidikan walaupun belum ASN dia melayani masyarakat dia sudah mengikuti program pemerintah dia tidak nyinyir dia vaksin satu ikut vaksin dua ikut setelah vaksin kedua dia sakit," ungkap Dudung kepada detikcom, Sabtu (1/5/2021).
Kehadiran negara dijelaskan Dudung sangat diperlukan untuk memberikan jaminan proteksi kepada Susan. "Maka negara harus hadir, memberikan jaminan proteksi secara psikologis secara finansial & secara masa depan bu Susan," jelasnya.
Sebagai seorang guru, Dudung juga menilai peranan Susan amatlah penting sebagaimana guru-guru lainnya di Indonesia. Guru adalah salah satu pertahanan negara.
"Guru adalah pertahanan negara melalui proses pencetakan SDM jadi guru ini strategis semua mulai dari guru, wartawan, masyarakat siapapun yg menggiring kepada dunia edukasi sesungguhnya sudah menularkan kekuatan pertahanan negara melalui sumberdaya manusia. Jadi untuk guru secara makro mudah-mudahan pemerintah lebih memperhatikan lagi khususnya guru-guru honorer kemudian secara kasuistis Bu susan di jamin khususnya oleh pemerintah . Pemerintah mana? Terutama pemerintah terdekat, Pemkab Sukabumi yg lebih spesifik lagi dinas kesehatan kabupaten Sukabumi harus sangat melindungi," pungkas Dudung.(detiknews.com)
NB: Semua berita ini diambil dari internet