Ini Alasan PDIP Tak Ikut Walkout di Paripurna Laporan Anggaran Anies merupakan berita Hangat N3 di 2020.
Online - Empat fraksi di DPRD DKI Jakarta walkout saat rapat paripurna laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (P2APBD) DKI 2019 yg dihinggakan Gubernur Anies Baswedan. Fraksi PDIP yg tidak ikut walkout menyampaikan alasannya.
"Bagi kami, cukup, tidak perlu keluar, tetapi evaluasi," mengatakan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono kepada wartawan, Senin (7/9/2020) malam.
Evaluasi yg dimaksud oleh PDIP adalah adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah soal efisiensi anggaran APBD 2019. SE tersebut dinilai aneh karena APBD memiliki dasar hukum Peraturan Daerah, yg lebih tinggi dari SE Sekda.
"Saya hinggakan di rapat paripurna, masa Perda digergaji oleh surat edaran sekda dalam rangka efisiensi. Ini tidak benar. SKPD bersandar pada surat edaran tidak menjalankan program sebagaimana dialokasikan APBD 2019," mengatakan Gembong.
Selain itu, PDIP menyebut DPRD DKI tidak dapat menilai pertanggungjawaban anggaran Gubernur DKI Jakarta. DPRD tidak dapat menolak maupun menerima laporan pertanggungjawaban tersebut.
"Undang-undang mengamanatkan tidak perlu adanya persetujuan dalam konteks setuju tidak setuju fraksi-fraksi. Karena toh itu tidak pengaruh kepada pengaruh hukum kepada gubernur," mengatakan Gembong.
Fraksi PDIP tetap menghormati 4 fraksi yg memilih untuk keluar dari sidang paripurna. Tiap-tiap fraksi memiliki hak masing-masing.
"Saya hormati, hargai sikap dari fraksi yg walk out tadi. Itu sikap politik mereka, kami tidak mencampuri urusan mereka," ujar Gembong.
Diketahui, empat fraksi yaitu Golkar, PAN, NasDem, & PSI walk out dari rapat paripurna, pada Senin (7/9), karena menganggap tidak ada transparansi. Mereka memutuskan tidak melanjutkan Rapat Paripurna, meskipun akhirnya P2APBD tetap disahkan DPRD DKI Jakarta.
Namun laporan pertanggungjawaban tetap diterima DPRD DKI Jakarta. Anies menyampaikan ucapan terima kasih.
"Saya harap hinggakan alhamdulillah tadi P2APBD sudah ditetapkan sebagai Perda & tadi kita juga mengajukan revisi atau perubahan atas Perda pajak parkir & penerangan jalan biasa yg sudah ditetapkan," ujar Anies.(detik.com)
NB: Semua berita ini diambil dari internet
Online - Empat fraksi di DPRD DKI Jakarta walkout saat rapat paripurna laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (P2APBD) DKI 2019 yg dihinggakan Gubernur Anies Baswedan. Fraksi PDIP yg tidak ikut walkout menyampaikan alasannya.
"Bagi kami, cukup, tidak perlu keluar, tetapi evaluasi," mengatakan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono kepada wartawan, Senin (7/9/2020) malam.
Evaluasi yg dimaksud oleh PDIP adalah adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah soal efisiensi anggaran APBD 2019. SE tersebut dinilai aneh karena APBD memiliki dasar hukum Peraturan Daerah, yg lebih tinggi dari SE Sekda.
"Saya hinggakan di rapat paripurna, masa Perda digergaji oleh surat edaran sekda dalam rangka efisiensi. Ini tidak benar. SKPD bersandar pada surat edaran tidak menjalankan program sebagaimana dialokasikan APBD 2019," mengatakan Gembong.
Selain itu, PDIP menyebut DPRD DKI tidak dapat menilai pertanggungjawaban anggaran Gubernur DKI Jakarta. DPRD tidak dapat menolak maupun menerima laporan pertanggungjawaban tersebut.
"Undang-undang mengamanatkan tidak perlu adanya persetujuan dalam konteks setuju tidak setuju fraksi-fraksi. Karena toh itu tidak pengaruh kepada pengaruh hukum kepada gubernur," mengatakan Gembong.
Fraksi PDIP tetap menghormati 4 fraksi yg memilih untuk keluar dari sidang paripurna. Tiap-tiap fraksi memiliki hak masing-masing.
"Saya hormati, hargai sikap dari fraksi yg walk out tadi. Itu sikap politik mereka, kami tidak mencampuri urusan mereka," ujar Gembong.
Diketahui, empat fraksi yaitu Golkar, PAN, NasDem, & PSI walk out dari rapat paripurna, pada Senin (7/9), karena menganggap tidak ada transparansi. Mereka memutuskan tidak melanjutkan Rapat Paripurna, meskipun akhirnya P2APBD tetap disahkan DPRD DKI Jakarta.
Namun laporan pertanggungjawaban tetap diterima DPRD DKI Jakarta. Anies menyampaikan ucapan terima kasih.
"Saya harap hinggakan alhamdulillah tadi P2APBD sudah ditetapkan sebagai Perda & tadi kita juga mengajukan revisi atau perubahan atas Perda pajak parkir & penerangan jalan biasa yg sudah ditetapkan," ujar Anies.(detik.com)
NB: Semua berita ini diambil dari internet