Jika Gugatan RCTI Dikabulkan, Publik Tak Dapat Tampil Live di Media Sosial merupakan berita Hangat N3 di 2020.
Online - Kementerian Komunikasi & Informatika (Kominfo) menyebut apabila gugatan RCTI terkait uji materi Undang-Undang Penyiaran dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka masyarakat tidak lagi bebas memanfaatkan fitur siaran langsung dalam platform media sosial.
"Perluasan definisi penyiaran akan mengklasifikasikan kegiatan seperti Instagram TV, Instagram Live, Facebook Live, Youtube Live, & penyaluran konten audio visual lainnya dalam platform media sosial diharuskan jadi lembaga penyiaran yg wajib berizin. Artinya, kami harus menutup mereka kalau mereka tidak mengajukan izin," ujar Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos & Informatika (PPI) Kominfo Ahmad M Ramli secara virtual dalam sidang lanjutan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Rabu (26/8/2020).
Apabila kegiatan dalam media sosial itu juga dikategorikan sebagai penyiaran, maka perorangan, badan usaha, ataupun badan hukum dikatakannya akan dipaksa memiliki izin jadi lembaga penyiaran.
Selanjutnya perorangan atau badan usaha yg tidak dapat memenuhi persyaratan perizinan penyiaran itu jadi pelaku penyiaran ilegal & harus ditertibkan oleh aparat penegak hukum karena penyiaran tanpa izin merupakan pelanggaran pidana. Belum lagi pembuat konten siaran melintasi batas negara sehingga tidak mungkin terjangkau dengan hukum Indonesia.
Ramli mengakui kemajuan teknologi yg pesat memungkinkan terjadinya konvergensi antara telekomunikasi & media penyiaran, tetapi usulan supaya penyiaran yg mengpakai internet termasuk penyiaran disebutnya akan mengubah tatanan industri penyiaran & mengubah secara keseluruhan Undang-Undang Penyiaran.
Solusi yg diperlukan, menurut dia, adalah pembuatan undang-undang baru oleh DPR & pemerintah yg mengatur sendiri layanan siaran melalui internet.
RCTI & iNews TV dalam gugatannya menilai Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ambigu & menyebabkan ketidakpastian hukum. Pemohon meminta supaya penyedia layanan siaran melalui internet turut diatur dalam Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. [Antara]
NB: Semua berita ini diambil dari internet
Online - Kementerian Komunikasi & Informatika (Kominfo) menyebut apabila gugatan RCTI terkait uji materi Undang-Undang Penyiaran dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka masyarakat tidak lagi bebas memanfaatkan fitur siaran langsung dalam platform media sosial.
"Perluasan definisi penyiaran akan mengklasifikasikan kegiatan seperti Instagram TV, Instagram Live, Facebook Live, Youtube Live, & penyaluran konten audio visual lainnya dalam platform media sosial diharuskan jadi lembaga penyiaran yg wajib berizin. Artinya, kami harus menutup mereka kalau mereka tidak mengajukan izin," ujar Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos & Informatika (PPI) Kominfo Ahmad M Ramli secara virtual dalam sidang lanjutan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Rabu (26/8/2020).
Apabila kegiatan dalam media sosial itu juga dikategorikan sebagai penyiaran, maka perorangan, badan usaha, ataupun badan hukum dikatakannya akan dipaksa memiliki izin jadi lembaga penyiaran.
Selanjutnya perorangan atau badan usaha yg tidak dapat memenuhi persyaratan perizinan penyiaran itu jadi pelaku penyiaran ilegal & harus ditertibkan oleh aparat penegak hukum karena penyiaran tanpa izin merupakan pelanggaran pidana. Belum lagi pembuat konten siaran melintasi batas negara sehingga tidak mungkin terjangkau dengan hukum Indonesia.
Ramli mengakui kemajuan teknologi yg pesat memungkinkan terjadinya konvergensi antara telekomunikasi & media penyiaran, tetapi usulan supaya penyiaran yg mengpakai internet termasuk penyiaran disebutnya akan mengubah tatanan industri penyiaran & mengubah secara keseluruhan Undang-Undang Penyiaran.
Solusi yg diperlukan, menurut dia, adalah pembuatan undang-undang baru oleh DPR & pemerintah yg mengatur sendiri layanan siaran melalui internet.
RCTI & iNews TV dalam gugatannya menilai Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ambigu & menyebabkan ketidakpastian hukum. Pemohon meminta supaya penyedia layanan siaran melalui internet turut diatur dalam Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. [Antara]
NB: Semua berita ini diambil dari internet