<p></p><p>Calon Presiden Joko Widodo atau yang akrab dipanggil Jokowi, mengatakan akan memodernisasi pertahanan siber dan hibrid jika dirinya terpilih menjadi Presiden RI. Hal ini disampaikan Jokowi saat debat kandidat Capres-Cawapres RI jilid III yang digelar di Hotel Holiday Inn, Minggu (23/06). </p><p>Jika terpilih Jokowi berjanji untuk menerapkan sistem politik luar negeri bebas aktif. Bagi Jokowi untuk mewujudkan hal tersebut, perlunya untuk membangun ketahanan nasional dan salah satunya dengan memodernisasi pertahanan siber dan hibrid. </p><p>Dalam debat yang dimoderatori oleh Prof. Hikmawanto Juwana kali ini mengangkat tema mengenai Politik Internasional dan Ketahanan Nasional. Jokowi mengatakan dalam meningkatkan ketahanan nasional ada tiga hal yang perlu dilakukan.</p><p>“Pertama, kesejahteraan prajurit dan keluarganya. Kedua, Perlunya modernisasi alat pertahanan termasuk di dalamnya pertahanan cyber dan hybrid, dan modernisasi industri pertahanan ,” Jokowi mengungkapkan. </p><p>Jokowi yang bukan berasal dari militer mampu menjelaskan mengenai ketahanan nasional. Jokowi juga mengungkapkan ide mengenai perlunya memperkuat pertahanan nasional melalui teknologi Drone. Dalam debat tersebut Jokowi, jika terpilih menjadi Presiden RI, dirinya akan memperkuat pertahanan RI dengan mempersenjatai TNI dengan alutsista canggih seperti Drone. </p><p>Jokowi akan membeli tiga Drone untuk mengawasi kawasan maritim dan akan ditempatkan di tiga kawasan di sekitar perairan Indonesia. </p><p>Ke depan kita harus punya Drone pesawat tanpa awak yang dipasang di tiga kawasan. Kita bisa melihat di mana ada kekayaan maritim kita yang diambil kapal-kapal yang masuk ke perairan Indonesia, kata Jokowi dalam sela-sela debat kandidat tersebut. </p><p>Penguatan pertahanan dengan Drone ini dilakukan akan Jokowi karena berdasarkan data yang diungkapkan olehnya pada debat kandidat tersebut ada Rp 300 triliun kekayaan yang dimiliki Indonesia hilang karena adanya <em>illegal fishing</em>.</p><p>Penguatan pertahanan siber dan hibrid yang diungkapkan Jokowi ini memang menjadi konsen penting yang juga harus diperhatikan oleh pemerintah selanjutnya. Mengingat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan keluarga pernah menjadi korban penyadapan negara tetangga Australia. </p><p>Indonesia tidak dapat mempertahankan kedaulatan negaranya, karena kelemahan pertahanan siber yang dimiliki oleh Indonesia. Semakin majunya perkembangan teknologi saat ini pertahanan negara, bukan hanya bersifat fisik namun juga pertahanan siber.</p>