Karyawan Mengeluh 13 Bulan Tidak Digaji, Jawaban Direktur Lebih Sadis merupakan berita Hangat N3 di 2020.
Online - Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Buton Selatan mengeluhkan nasib mereka. Sudah lebih satu tahun bekerja tetapi tidak pernah menerima gaji.
Kondisi ini makin sulit dihadapi karyawan. Karena bertepatan dengan bulan puasa. Mereka & keluarga butuh uang untuk merayakan lebaran.
Seorang karyawan yg tidak mau disebut namanya, mengaku sudah 13 bulan tidak mendapatkan gaji dari perusahaan. Gaji setop diberikan sejak tahun 2020.
"Jika dirinci, terhitung sudah 13 bulan atau lebih dari setahun gaji mereka tidak dibayar perusahaan," katanya kepada telisik.id -- jaringan Suara.com
Padahal pada tahun 2020 lalu, daerah juga mengalokasikan sedikitnya Rp 5 miliar anggaran di PDAM Buton Selatan. Sebagai penyertaan modal daerah.
"Katanya Februari tahun ini mau dibayarkan semua gaji kita. Padahal setelah kita kroscek di DPRD sudah jatuh palu kalau tahun 2021 ini tidak ada anggaran gaji itu. Katanya sudah dibayarkan tahun 2020 lalu," ujarnya kesal.
Lebih menyakitkan lagi, ketika dirinya mengetahui bila sejumlah keluarga & kerabat beberapa Anggota DPRD Buton Selatan yg baru masuk sebagai karyawan PDAM langsung diangkat jadi karyawan 80 persen. Melampaui karyawan yg lebih dulu masuk.
"Makanya saya curiga ada konspirasi antara DPRD & PDAM," tambahnya.
Tak cuma dirinya, salah satu akun bernama Lapande Ewaa, juga mengeluhkan kondisi itu di laman grup FB Buton selatan.
Dalam status yg diunggah pada 19 April 2021 itu, Lapande Ewaa meminta supaya direktur PDAM Busel, Tamrin Tamim & DPRD buka mata akan persoalan ini. Dia merasa diperlakukan seperti binatang.
"tinjau dengan PDAM BUTON SELATAN BOSKU, 13 BULAN TIDAK GAJIAN. KAMU DIMANA SAJA, BUTA HATI MATI RASA. DPRD JUGA BUTA HATI MATI RASA. DIREKTUR PDAM TIDAK KASI GAJIAN 13 BULAN. BUKAN BINATANG DISINI," tulis Lapande Ewaa.
Jawaban Direktur Lebih Mengejutkan
Menanggapi keluhan karyawannya itu, Direktur Utama PDAM Buton Selatan Tamrin Tamim mengaku, gaji karyawan tetap akan dibayarkan.
Hanya saja semua butuh waktu. Alasannya, sumber gaji tersebut diambil dari pendapatan penarikan retribusi pelanggan.
Terkait dengan gaji yg belum terbayarkan hingga 13 bulan ini, lanjutnya, itu masuk sebagai utang PDAM.
"Jadi dari hasil pendapatan saat ini nanti menutupi utang sebelumnya. Yang harus dipahami juga bahwa PDAM ini bukan seperti ASN yg tiap bulan terima gaji," ungkapnya.
Dia mengaku sempat menyampaikan kepada seluruh karyawan untuk bekerja lebih baik lagi supaya disisip pada kegiatan proyek PDAM seperti yg dikerja tahun sebelumnya. Misalnya pekerjaan sambungan jaringan rumah warga.
"Tapi pekerjaan ini saya hentikan sementara sembari melihat kinerja mereka," katanya.
Ia merincikan, jumlah pelanggan PDAM Buton Selatan tercatat sebanyak 9.000 lebih. Dari jumlah itu, PDAM dapat menghasilkan pendapatan sebesar Rp 200 juta setiap bulan. Dana inilah yg kemudian akan dijadikan sumber gaji karyawan.
"Kita di Kota Baubau dulu 6 tahun tidak terima gaji. Sebab kita fokus membangun dulu baru dapat nikmati hasil. Hanya pemikirannya orang terbalik".
"Menurut mereka kalau sudah ada SK sudah dapat mi terima gaji," pungkasnya.(suara.com)
NB: Semua berita ini diambil dari internet
Online - Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Buton Selatan mengeluhkan nasib mereka. Sudah lebih satu tahun bekerja tetapi tidak pernah menerima gaji.
Kondisi ini makin sulit dihadapi karyawan. Karena bertepatan dengan bulan puasa. Mereka & keluarga butuh uang untuk merayakan lebaran.
Seorang karyawan yg tidak mau disebut namanya, mengaku sudah 13 bulan tidak mendapatkan gaji dari perusahaan. Gaji setop diberikan sejak tahun 2020.
"Jika dirinci, terhitung sudah 13 bulan atau lebih dari setahun gaji mereka tidak dibayar perusahaan," katanya kepada telisik.id -- jaringan Suara.com
Padahal pada tahun 2020 lalu, daerah juga mengalokasikan sedikitnya Rp 5 miliar anggaran di PDAM Buton Selatan. Sebagai penyertaan modal daerah.
"Katanya Februari tahun ini mau dibayarkan semua gaji kita. Padahal setelah kita kroscek di DPRD sudah jatuh palu kalau tahun 2021 ini tidak ada anggaran gaji itu. Katanya sudah dibayarkan tahun 2020 lalu," ujarnya kesal.
Lebih menyakitkan lagi, ketika dirinya mengetahui bila sejumlah keluarga & kerabat beberapa Anggota DPRD Buton Selatan yg baru masuk sebagai karyawan PDAM langsung diangkat jadi karyawan 80 persen. Melampaui karyawan yg lebih dulu masuk.
"Makanya saya curiga ada konspirasi antara DPRD & PDAM," tambahnya.
Tak cuma dirinya, salah satu akun bernama Lapande Ewaa, juga mengeluhkan kondisi itu di laman grup FB Buton selatan.
Dalam status yg diunggah pada 19 April 2021 itu, Lapande Ewaa meminta supaya direktur PDAM Busel, Tamrin Tamim & DPRD buka mata akan persoalan ini. Dia merasa diperlakukan seperti binatang.
"tinjau dengan PDAM BUTON SELATAN BOSKU, 13 BULAN TIDAK GAJIAN. KAMU DIMANA SAJA, BUTA HATI MATI RASA. DPRD JUGA BUTA HATI MATI RASA. DIREKTUR PDAM TIDAK KASI GAJIAN 13 BULAN. BUKAN BINATANG DISINI," tulis Lapande Ewaa.
Jawaban Direktur Lebih Mengejutkan
Menanggapi keluhan karyawannya itu, Direktur Utama PDAM Buton Selatan Tamrin Tamim mengaku, gaji karyawan tetap akan dibayarkan.
Hanya saja semua butuh waktu. Alasannya, sumber gaji tersebut diambil dari pendapatan penarikan retribusi pelanggan.
Terkait dengan gaji yg belum terbayarkan hingga 13 bulan ini, lanjutnya, itu masuk sebagai utang PDAM.
"Jadi dari hasil pendapatan saat ini nanti menutupi utang sebelumnya. Yang harus dipahami juga bahwa PDAM ini bukan seperti ASN yg tiap bulan terima gaji," ungkapnya.
Dia mengaku sempat menyampaikan kepada seluruh karyawan untuk bekerja lebih baik lagi supaya disisip pada kegiatan proyek PDAM seperti yg dikerja tahun sebelumnya. Misalnya pekerjaan sambungan jaringan rumah warga.
"Tapi pekerjaan ini saya hentikan sementara sembari melihat kinerja mereka," katanya.
Ia merincikan, jumlah pelanggan PDAM Buton Selatan tercatat sebanyak 9.000 lebih. Dari jumlah itu, PDAM dapat menghasilkan pendapatan sebesar Rp 200 juta setiap bulan. Dana inilah yg kemudian akan dijadikan sumber gaji karyawan.
"Kita di Kota Baubau dulu 6 tahun tidak terima gaji. Sebab kita fokus membangun dulu baru dapat nikmati hasil. Hanya pemikirannya orang terbalik".
"Menurut mereka kalau sudah ada SK sudah dapat mi terima gaji," pungkasnya.(suara.com)
NB: Semua berita ini diambil dari internet